Bapenda telah menyebar 135 unit mesin ini di 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Efisiensi pemungutan tanpa tatap muka itu diproyeksikan menyumbang tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp30 miliar sepanjang 2026. Skema buatan Jawa Barat ini bahkan telah diadopsi oleh tiga provinsi lain, yakni Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Riau.
Untuk kategori nondigital, rombongan tim penilai menyambangi Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Jawa Barat guna membedah program ASMIK. Program hasil kongsi Pemprov Jawa Barat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan BRI Life ini memberikan jaminan asuransi jiwa gratis bagi petani berusia 18 hingga 59 tahun.
Pemerintah menyubsidi penuh premi sebesar Rp 50.000 per tahun, dengan rata-rata waktu pencairan klaim selama empat hari. Hingga pertengahan November 2026, program yang menyabet Juara 1 Nasional Financial Literacy Award (FLA) 2025 ini telah melindungi 71.565 petani.
Pemprov Jawa Barat mencatat kepastian jaminan sosial tersebut ikut menjaga ritme kerja petani di sawah. Sepanjang 2025, produksi Gabah Kering Giling (GKG) padi Jawa Barat melonjak 355 ribu ton atau tumbuh 3,47 persen. Model proteksi ini pun mulai menular ke daerah lain; Kabupaten Sumedang sudah menerapkannya, sementara Kabupaten Garut bersiap menyusul.
Bagi Jawa Barat, validasi IGA 2026 adalah ujian menjaga grafik kinerja. Dalam lima edisi terakhir, skor Indeks Inovasi Daerah (IID) provinsi ini melaju tanpa putus: berawal dari 62,82 pada 2021, merangkak naik ke 69,15 (2022), 74,77 (2023), 81,27 (2024), hingga menembus 85,05 pada 2025.
Jika implementasi KiosK Samsat Digital dan ASMIK lolos uji tanpa catatan krusial dari tim Kemendagri dan Bappenas, Jawa Barat bukan hanya mengunci gelar keenam secara beruntun, melainkan juga mengamankan kucuran dana segar insentif fiskal untuk menopang anggaran tahun depan. (Yan AS)





















