Selain itu, penyaluran bantuan diarahkan untuk santunan serta beasiswa pendidikan bagi keluarga pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
​Tak hanya menyasar persoalan di dalam rumah tangga, Dedi juga menyoroti kerentanan sosial yang tampak di ruang publik. Ia mematok indikator keberhasilan Rakorda Baznas Jawa Barat tahun ini pada hilangnya aktivitas pengemis, pengamen, hingga “manusia silver” di persimpangan lampu lalu lintas di seluruh wilayah Jawa Barat.
​Fenomena kemiskinan jalanan itu dinilai menjadi wajah nyata yang paling mudah terlihat setiap hari, sekaligus tolok ukur efektivitas distribusi dana umat.
​”Kita ini setiap hari melewati dan berhenti di traffic light, setiap hari melihat orang dalam keadaan susah di situ. Ini harus selesai, sehingga zakat benar-benar menjadi instrumen penyelesaian problem sosial,” tutur Dedi.
​Selama ini, tingginya potensi pengumpulan zakat di provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia tersebut kerap berhadapan dengan tantangan pemerataan distribusi dan kecepatan birokrasi penyaluran. Kehadiran rumah layanan warga di tingkat kabupaten dan kota diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi tersebut agar bantuan tepat sasaran dan tepat waktu.
​Meski mendorong penguatan kelembagaan Baznas, Dedi meminta pengurus tetap bersikap inklusif terhadap gerakan filantropi di luar struktur resmi negara. Ia menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Barat membutuhkan kolaborasi lintas elemen, termasuk para dermawan atau komunitas yang menyalurkan bantuannya secara mandiri.





















