Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Rumi mengatakan mayoritas korban berhasil dicegah sebelum terbang ke luar negeri.
“Modusnya tidak sesuai prosedur. Karena desakan ekonomi dan iming-iming gaji besar, korban sering kali langsung menyetujui tanpa mengecek dokumen atau perjanjian kerja,” kata Rumi.
Temuan ini kembali memperlihatkan pola lama perdagangan orang yang menyasar kantong pekerja migran di Jawa Barat. Tekanan ekonomi kerap dimanfaatkan perekrut ilegal untuk memotong jalur resmi, sehingga korban kehilangan perlindungan hukum sejak tahap pemberangkatan.
Rumi menjelaskan pekerja migran yang telanjur diberangkatkan secara nonprosedural rentan mengalami berlapis eksploitasi. Bentuknya mulai dari penyitaan paspor dan visa, tidak dibayarkannya upah, hingga pemutusan komunikasi dengan keluarga.
Hingga kini, kepolisian belum merinci peran seluruh 26 tersangka maupun total perputaran uang dalam jaringan lintas negara tersebut. Penyidik masih menelusuri keterkaitan perekrut lokal dengan agen penempatan di luar negeri.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 455 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Para pelaku terancam hukuman penjara minimal tiga tahun hingga maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp 600 juta. ***





















