Namun, persoalan dana bagi hasil yang belum dibayarkan pemerintah pusat tetap menjadi salah satu faktor kunci. Piutang tersebut kini menjadi bagian dari pertimbangan Pemprov Jawa Barat dalam menentukan strategi pembiayaan APBD 2026.
Di sisi lain, pemerintah provinsi harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal. Belanja infrastruktur yang terus digenjot membutuhkan ruang anggaran, sementara sejumlah sumber pendapatan daerah menghadapi tekanan.
Dedi menegaskan keputusan mengambil pinjaman akan bergantung pada hasil evaluasi kemampuan kas Pemprov Jawa Barat. Dengan demikian, pinjaman bukan satu-satunya jalan untuk menutup defisit.
“Kalau kondisi kas Pemprov Jabar masih mencukupi, opsi pengajuan pinjaman tersebut belum tentu dieksekusi,” ujar Dedi. (Yan AS)
