ARUSJABAR.COM — Kinerja penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah di Jawa Barat menunjukkan tren pertumbuhan positif hingga pertengahan tahun ini. Otoritas Jasa Keuangan Kantor Wilayah Jawa Barat mencatat total penyaluran kredit UMKM mencapai Rp192,63 triliun per Juni 2026, atau tumbuh 1,47 persen secara tahunan (year-on-year).
Meski total pembiayaan naik dan menjangkau 3,47 juta rekening pelaku usaha, struktur pertumbuhannya belum merata. Kenaikan kredit ditopang oleh segmen kecil dan menengah, sementara pembiayaan di tingkat mikro justru terkoreksi.
”Total outstanding kredit UMKM mencapai Rp192,63 triliun yang menjangkau 3,47 juta rekening pelaku usaha,” kata Kepala OJK Jawa Barat Darwisman, Selasa, 15 September 2026.
Data OJK menunjukkan kredit segmen kecil tumbuh 6,77 persen yoy dan segmen menengah naik 2,58 persen yoy. Sebaliknya, segmen kredit mikro mengalami kontraksi sebesar 2,56 persen yoy. Kondisi ini mengindikasikan adanya pergeseran penyerapan modal atau kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan pembiayaan ke skala usaha terkecil.
Penyaluran pembiayaan tersebut masih menumpuk di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Lima wilayah penyerapan terbesar meliputi Kota Bandung dengan nilai Rp24,70 triliun, Kota Bekasi Rp17,18 triliun, Kabupaten Bogor Rp16,78 triliun, Kabupaten Bekasi Rp13,72 triliun, dan Kabupaten Bandung Rp13,18 triliun.
Menurut Darwisman, konsentrasi ini mencerminkan tingginya aktivitas sektor jasa keuangan di wilayah industri dan perkotaan.
Untuk skema Kredit Usaha Rakyat, realisasi penyaluran di Jawa Barat hingga Juni 2026 mencapai Rp19,67 triliun dengan sisa pinjaman berjalan (outstanding) sebesar Rp18,10 triliun kepada 299.702 debitur.
Skema KUR Mikro mendominasi pasar dengan porsi 58,88 persen dari total outstanding. Selebihnya terbagi ke dalam skema lain seperti KUR Demand Rumah (11,82 persen), KUR Supply Rumah (5,09 persen), KUR TKI (0,14 persen), KIPK (0,08 persen), KUR Super Mikro (0,08 persen), dan KUA (0,02 persen).
Penyaluran KUR terbesar tercatat di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, dan Kabupaten Garut.
Guna mengatasi ketimpangan akses modal antara perkotaan dan pedesaan, OJK Jawa Barat mendorong penataan ulang skema pembiayaan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, regulator menyiapkan fokus baru melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah.
Strategi yang disiapkan berpatokan pada skema kemitraan terpadu (closed loop) untuk sektor peternakan, tanaman pangan, dan hortikultura. Model ini menghubungkan pemerintah daerah, lembaga keuangan, koperasi, hingga pembeli siaga (offtaker).
Skema terintegrasi ini ditargetkan mampu memangkas ketimpangan ekonomi dan memperluas akses pembiayaan ke kawasan pedesaan.
Langkah tersebut akan dijalankan bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan di seluruh wilayah Jawa Barat. ***
