Dedi menilai penggunaan APBD secara berulang untuk memperbaiki jalan yang kembali rusak akibat aktivitas industri bukan solusi jangka panjang. Menurut dia, biaya pemeliharaan infrastruktur publik seharusnya tidak terus terbebankan kepada pemerintah daerah ketika kerusakan berkaitan dengan kegiatan industri berskala besar.
Karena itu, kebijakan tersebut tidak hanya diarahkan kepada PT Jui Shin. Dedi mengatakan pemerintah provinsi akan menerapkan langkah serupa kepada seluruh perusahaan semen yang menggunakan jalan provinsi di Jawa Barat.
“Saya akan surati seluruh perusahaan semen yang melewati jalan provinsi. Jangan bangun industri tidak disiapkan infrastrukturnya,” ujar Dedi.
Ke depan, Pemprov Jabar akan meminta perusahaan semen memiliki lintasan sendiri untuk kendaraan industrinya. Penggunaan jalan umum oleh armada dengan beban berat akan dihentikan sebagai bagian dari upaya menjaga umur layanan infrastruktur sekaligus melindungi mobilitas masyarakat. (Yan AS)
