ARUSJABAR.COM — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menggelar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada November 2026. Rekrutmen tahun ini diprioritaskan untuk mengisi kekosongan kursi aparatur yang memasuki masa pensiun sekaligus menopang eksekusi berbagai program unggulan nasional.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan kesepakatan tersebut dicapai usai rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 6 November 2026. “Pemerintah sepakat melaksanakan rekrutmen CPNS tahun ini. Pendaftaran direncanakan mulai November 2026 agar kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintahan terpenuhi,” ujar Prasetyo.
Kendati bulan pendaftaran telah diketok, tanggal resmi tahapan seleksi belum dirilis secara terperinci hingga pertengahan November ini. Publik masih harus menanti pengumuman pemerintah soal jadwal pasti pembukaan portal, tenggat unggah dokumen, hingga waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Merujuk pada mekanisme seleksi tahun lalu, proses rekrutmen akan bergulir dalam delapan tahap berurutan: pengumuman formasi instansi, registrasi akun di portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN), seleksi administrasi, pengumuman verifikasi berkas, tes SKD, pengumuman hasil SKD, tes SKB, hingga penetapan kelulusan akhir.
Di sisi kebutuhan aparatur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan alokasi formasi disesuaikan dengan kompetensi spesifik tiap kementerian dan lembaga. Sejumlah posisi kunci yang dibidik berkaitan langsung dengan program prioritas pemerintah, antara lain Polisi Hutan untuk pengawasan kawasan dan Manggala Agni guna pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Pada sektor pendidikan, pemerintah menyiapkan formasi Guru Sekolah Terintegrasi serta Guru Sekolah Unggul Garuda. Rini memastikan pintu bagi lulusan baru (fresh graduate) tetap terbuka lebar. Sementara itu, kuota bagi lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) akan bergantung pada kualifikasi teknis yang diajukan masing-masing instansi.






















