ARUSJABAR.COM — Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, meminta partai politik dan elite bangsa menghormati mandat konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Yuddy, UUD 1945 secara substantif menyerahkan hak penuh kepada presiden untuk memilih pendampingnya, bukan kepada partai atau fraksi di parlemen.
”Para perumus amandemen UUD 1945 secara sadar memberikan kewenangan itu kepada Presiden, bukan kepada partai, bukan kepada fraksi, dan bukan kepada kelompok mana pun,” kata Yuddy dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 13 November 2026.
Yuddy menjelaskan, dalam sistem presidensial, seluruh beban keberhasilan maupun kegagalan pemerintahan hingga 2029 berada di pundak kepala negara.
Karena itu, ia menilai wajar bila Prabowo memiliki preferensi pribadi terhadap figur yang akan mendampinginya. Preferensi tersebut bukan sekadar selera, melainkan syarat mutlak tata kelola pemerintahan yang efektif.
Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu menegaskan, usulan nama memang boleh datang dari partai, tokoh, maupun masyarakat sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, keputusan akhir tetap harus tunduk pada kehendak presiden.
