ARUSJABAR.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperluas perlindungan asuransi bagi nelayan dan pekerja informal. Program yang saat ini mencakup sekitar satu juta petani, nelayan, dan pekerja informal itu ditargetkan menjangkau empat juta orang pada 2027.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan perluasan tersebut mencakup nelayan di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, hingga kawasan pantai utara Jawa Barat. Pemerintah daerah diminta mempercepat pendataan agar penerima manfaat dapat ditetapkan secara lebih menyeluruh.
“Di 2027 akan ditambah menjadi empat juta. Jadi nanti nelayan di Kota Cirebon ini, di Kabupaten Cirebon, kemudian nelayan di pantai utara semuanya, kepala Dinas Kelautan saya minta segera dibuatkan data yang memadai,” kata Dedi saat berada di Cirebon, Kamis, 17 September 2026.
Menurut Dedi, data nelayan menjadi dasar penting dalam memperluas cakupan perlindungan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menanggung pembiayaan program tersebut dan dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten maupun kota.
Perlindungan diberikan sesuai ketentuan program. Nelayan yang mengalami kecelakaan kerja dapat memperoleh santunan dan perlindungan. Program juga mencakup jaminan kematian. Dalam skema tersebut, anak penerima manfaat dapat memperoleh beasiswa hingga menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
“Kalau ada jaminan kematian, sampai anaknya mendapat beasiswa sampai dia selesai kuliah,” ujar Dedi.
