ARUSJABAR.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperluas perlindungan asuransi bagi nelayan dan pekerja informal. Program yang saat ini mencakup sekitar satu juta petani, nelayan, dan pekerja informal itu ditargetkan menjangkau empat juta orang pada 2027.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan perluasan tersebut mencakup nelayan di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, hingga kawasan pantai utara Jawa Barat. Pemerintah daerah diminta mempercepat pendataan agar penerima manfaat dapat ditetapkan secara lebih menyeluruh.
“Di 2027 akan ditambah menjadi empat juta. Jadi nanti nelayan di Kota Cirebon ini, di Kabupaten Cirebon, kemudian nelayan di pantai utara semuanya, kepala Dinas Kelautan saya minta segera dibuatkan data yang memadai,” kata Dedi saat berada di Cirebon, Kamis, 17 September 2026.
Menurut Dedi, data nelayan menjadi dasar penting dalam memperluas cakupan perlindungan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menanggung pembiayaan program tersebut dan dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten maupun kota.
Perlindungan diberikan sesuai ketentuan program. Nelayan yang mengalami kecelakaan kerja dapat memperoleh santunan dan perlindungan. Program juga mencakup jaminan kematian. Dalam skema tersebut, anak penerima manfaat dapat memperoleh beasiswa hingga menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
“Kalau ada jaminan kematian, sampai anaknya mendapat beasiswa sampai dia selesai kuliah,” ujar Dedi.
Dedi juga meminta nelayan tidak hanya mengandalkan perlindungan yang diberikan pemerintah. Ia mengimbau mereka menyisihkan sebagian pendapatan dari melaut untuk tabungan.
Menurut dia, kebiasaan menabung diperlukan untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Penghasilan nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan dan kondisi laut dinilai perlu dikelola untuk kebutuhan jangka panjang.
Hulu dan Laut Saling Berkaitan
Selain perlindungan sosial, Dedi menyoroti persoalan kelestarian laut. Ia mengatakan kondisi pesisir tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan lingkungan di wilayah hulu.
“Gunung diurus, laut dijaga. Ini dua hal yang sering berhubungan satu sama lain,” katanya.
Kerusakan kawasan pegunungan dapat meningkatkan sedimentasi yang terbawa ke sungai. Aliran sungai juga membawa sampah dan limbah dari daratan hingga bermuara ke laut. Kondisi itu berpotensi mengganggu ekosistem perairan dan aktivitas nelayan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dedi, ingin mendorong penggunaan plastik yang dapat terurai. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi sampah plastik yang berakhir di laut.
Dedi menyebut pencemaran plastik tidak hanya menjadi persoalan kebersihan. Sampah tersebut dapat mengganggu ekosistem, termasuk plankton, serta meningkatkan risiko ikan terpapar mikroplastik.
Agenda pembangunan kelautan, menurut dia, juga tidak berhenti pada sektor perikanan. Potensi pariwisata pesisir menjadi bagian lain yang perlu dikembangkan.
Karena itu, kawasan pesisir membutuhkan lingkungan yang bersih dan infrastruktur yang tertata. Kondisi tersebut dinilai penting agar kegiatan perikanan dan pariwisata dapat tumbuh secara beriringan.
“Kehadiran negara adalah bergerak pada hal-hal yang besar dan perlindungan,” kata Dedi. ***
