Kebijakan ini hadir di tengah dilema klasik: merawat lingkungan atau menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah. Di satu sisi, sektor properti diakui sebagai lokomotif ekonomi yang memberikan multiplier effect masif. Aktivitas konstruksi menyerap banyak tenaga kerja sekaligus menghidupkan rantai pasok material bangunan yang melibatkan ratusan jenis usaha sekunder.
Herman memperkirakan, pembangunan satu unit rumah rata-rata melibatkan sedikitnya tiga tenaga kerja langsung, belum termasuk industri pendukung di sektor rantaipasok. Potensi ekonomi yang menggiurkan ini membuat sektor perumahan tetap menjadi prioritas untuk dipacu. Namun, Pemprov Jabar mematok garis merah bahwa roda ekonomi tidak boleh berputar di atas penderitaan warga akibat bencana ekologis.
”Sektor perumahan sektor potensial harus dipacu, tetapi jangan mengorbankan lingkungan, jangan mengorbankan keselamatan masyarakat,” tegas Herman.
Ke depan, pengawasan berlapis disiapkan untuk memastikan aturan ini tidak mandek di atas kertas. Pemprov Jabar bakal memantau ketat konsistensi pemerintah kabupaten dan kota dalam menerbitkan izin. Keseimbangan antara pundi-pundi investasi daerah dan keselamatan nyawa manusia kini diuji di atas meja birokrasi Tanah Pasundan. ***
