ARUSJABAR.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperketat pengawasan kedisiplinan aparatur dengan membidik kebiasaan mengisap rokok elektrik atau vape di lingkungan kerja. Langkah ini diambil bukan sekadar persoalan kesehatan, melainkan mengantisipasi potensi penyalahgunaan perangkat tersebut sebagai sarana peredaran narkotika di kalangan pegawai.
Pemprov Jabar kini tengah mematangkan aturan khusus berupa surat edaran (SE) yang melarang penggunaan vape bagi seluruh pegawai. Kebijakan ini berlaku tanpa pengecualian, mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga tenaga non-ASN, dengan ancaman sanksi bagi para pelanggarnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi, mengatakan penyusunan regulasi tersebut masih dikoordinasikan dengan lintas sektor. Sosialisasi awal bahkan telah digencarkan melalui berbagai media publikasi dan selebaran bertajuk “ASN Jawa Barat Tanpa Vape”.
”Yang jelas, kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kita pun sebagai ASN pasti melakukan larangan. Sebetulnya rencana surat edaran terkait hal itu sudah diterbitkan,” ujar Dedi, Kamis, 12 November 2026.
Rujukan Fatwa MUI
Rencana pelarangan ketat ini turut merespons dinamika regulasi keagamaan dan kesehatan publik, termasuk merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan pada 6 November 2026.
Dalam fatwa tersebut, MUI secara tegas mengharamkan penggunaan, produksi, hingga perdagangan vape. Keputusan itu didasarkan pada pertimbangan multi-aspek, mulai dari dampak buruk terhadap kesehatan, kerusakan lingkungan, hingga kerentanan perangkat modifikasi uap tersebut sebagai media penyelundupan dan peredaran narkotika terselubung.





















