Bagi Pemprov Jabar, risiko penyalahgunaan zat terlarang melalui vape dinilai sebagai ancaman nyata yang dapat merusak integritas institusi pemerintahan. Aparatur sipil negara dituntut memegang standar keteladanan yang tinggi di tengah masyarakat.
”Vape ini tidak hanya berisiko bagi kesehatan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika. Sehingga, kondisi tersebut dapat mengganggu disiplin dan juga keteladanan sebagai ASN,” tegas Dedi.
Cakupan Menyeluruh dan Budaya Kerja
Pemberlakuan aturan tanpa pandang bulu ini dirancang untuk merangkul seluruh lini pekerja di lingkungan Pemprov Jabar. Dengan menyamakan kedudukan antara PNS, PPPK, dan tenaga non-ASN, pemerintah daerah ingin memastikan standar kedisiplinan yang seragam.
Selain membentengi pegawai dari bahaya narkotika dan adiksi nikotin, kebijakan ini juga diarahkan untuk mempertegas penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di area perkantoran pemerintah. Transformasi ini diharapkan mampu mendongkrak produktivitas sekaligus membangun budaya kerja yang bersih dan sehat secara berkelanjutan.
”Tujuannya memang untuk melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkotika, termasuk juga menegakkan kawasan tanpa rokok dan membangun budaya kerja. Seluruh ASN, baik PNS, PPPK, maupun pegawai non-ASN, berlaku semuanya,” pungkas Dedi. ***





















