Undang-Undang Pemilu juga mewajibkan sederet syarat administratif lain. Bakal calon minimal berusia 21 tahun, berdomisili di wilayah Indonesia, cakap berbahasa Indonesia, serta menjadi anggota partai politik peserta pemilu. Seluruh berkas tersebut menjadi materi verifikasi KPU sebelum calon dinyatakan memenuhi syarat hingga dilantik.
Di tengah sorotan tajam publik, Fraksi Golkar ikut membuka sebaran jenjang pendidikan para anggotanya. Dari total 102 kursi yang dimiliki Golkar di DPR, baru 99 legislator yang terdata profil akademiknya. Tiga kursi sisanya belum tercatat karena masih berproses dalam mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
Berdasarkan rekapitulasi internal fraksi, mayoritas legislator Golkar menyandang gelar pascasarjana. Rinciannya, sebanyak 37 anggota merupakan lulusan magister (S2) dan 25 orang lainnya bergelar doktor (S3).
Sementara itu, legislator dengan latar belakang sarjana (S1) berjumlah 32 orang. Sisanya terdiri atas dua orang lulusan diploma dan tiga orang lulusan SMA atau sederajat.
Pemaparan data internal ini diklaim sebagai langkah merespons kebutuhan informasi masyarakat. Daniel berharap penjelasan mengenai alur verifikasi pemilu serta komposisi pendidikan anggota fraksinya dapat memberi gambaran utuh kepada publik.
Kendati demikian, munculnya petisi masyarakat menandakan publik belum cukup puas hanya dengan rilis rekapitulasi angka atau klaim kelengkapan administrasi di KPU. Masyarakat menuntut akses verifikasi yang lebih terbuka terhadap salinan ijazah asli para legislator sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung wakil rakyat kepada pemilihnya. ***





















