Siaga 98 menyambut positif perubahan regulasi tersebut. Bagi Hasanuddin, substansi terpenting aturan anyar ini ialah penegasan bahwa tidak ada personel Polri yang kebal pemeriksaan etik, termasuk mereka yang pernah menduduki kursi Kapolri.
Terkait posisi Listyo Sigit, Hasanuddin menyoroti mekanisme pengunduran diri sebelum persidangan etik yang diatur dalam Pasal 111 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 juncto Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Ketentuan itu membuka ruang bagi terduga pelanggar yang menghadapi ancaman sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) untuk mengajukan mundur sebelum sidang berlangsung, dengan syarat-syarat tertentu.
Meski menyarankan opsi mundur sebagai langkah yang lebih elegan, Hasanuddin menegaskan langkah tersebut bukan karpet merah penghapusan masalah. Pengunduran diri tidak menghapus dugaan pelanggaran maupun membebaskan terduga pelanggar dari tanggung jawab hukum. Proses hukum yang harus berjalan tetap wajib dihormati.
Hasanuddin menilai pengunduran diri dapat meringankan beban institusi sekaligus memberi ruang bagi Polri melanjutkan reformasi dan memulihkan kepercayaan publik. Ia juga menyinggung perbandingan dengan langkah politik Gibran Rakabuming Raka sebagai pengingat bahwa kepentingan yang lebih besar patut diletakkan di atas upaya mempertahankan posisi.
Dalam siaran persnya, Siaga 98 menekankan bahwa kehormatan institusi negara jauh melampaui kehormatan jabatan perorangan. Di mata kelompok aktivis ini, kekuatan Polri semestinya bertumpu pada hukum dan integritas, bukan pada figur yang sedang memegang kekuasaan.
Hingga siaran pers ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Mabes Polri maupun Listyo Sigit terkait desakan pendelegasian sidang etik dan saran pengunduran diri tersebut. ***




















