ARUSJABAR.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan dua rancangan peraturan daerah atau Ranperda strategis dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat di Kota Bandung, Jumat, 11 September 2026. Dua usulan itu menyasar penguatan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan perampingan struktur birokrasi pemerintah daerah.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan Nota Pengantar Gubernur dalam rapat tersebut. Pemprov Jabar mengusulkan perubahan modal dasar PT BIJB dari Rp2,5 triliun menjadi Rp8 triliun. Kenaikan itu disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur permodalan dan menyehatkan kondisi keuangan perusahaan.
“Penyesuaian modal dasar pada PT BIJB merupakan instrumen dalam memperkuat struktur permodalan perseroan, menyehatkan kondisi keuangan, dan mendorong perkembangan bisnis serta peluang kerja sama,” kata Erwan di hadapan anggota DPRD Jawa Barat.
Usulan tersebut dituangkan melalui Ranperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 22 Tahun 2013. Menurut Erwan, perubahan modal dasar diperlukan untuk mendukung restrukturisasi keuangan PT BIJB.
Pemprov juga mempertimbangkan penyertaan modal dalam bentuk tanah milik daerah. Selain itu, perubahan regulasi ditujukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai porsi kepemilikan saham Pemprov Jawa Barat pada PT BIJB dan kawasan Kertajati Aerocity.
Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk membuka peluang kerja sama dengan investor strategis. Pemerintah daerah berharap penguatan struktur permodalan dapat mendukung pengembangan bisnis perusahaan pengelola Bandara Internasional Jawa Barat atau Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka.
