ARUSJABAR.COM — Nama Yudha Puja Turnawan cukup lama muncul dalam dinamika politik Kabupaten Garut. Politikus PDI Perjuangan itu bukan hanya duduk sebagai anggota DPRD Garut. Ia pernah memimpin DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut, mendapat penugasan maju sebagai bakal calon wakil bupati pada Pilkada Garut 2024, hingga terlibat dalam sejumlah isu sosial yang menyentuh kehidupan warga.
Di parlemen, Yudha dikenal cukup aktif menyuarakan persoalan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang belakangan mendapat perhatiannya adalah akurasi data penerima bantuan sosial. Ia menilai persoalan data dapat berujung pada salah sasaran ketika pemerintah menyalurkan program bantuan.
Sorotan itu disampaikan Yudha dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Garut bersama Dinas Sosial dan Bappeda pada Februari 2026. Ia mempertanyakan mekanisme pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya perubahan desil yang menjadi salah satu basis penentuan penerima bantuan.
“Dalam konteks mekanisme perbaikan data, DTSEN ini justru mengalami kemunduran,” ujar Yudha.
Pernyataan tersebut menunjukkan perhatian Yudha pada persoalan yang berada di balik angka kemiskinan: siapa yang sebenarnya berhak menerima bantuan. Bagi pemerintah daerah, akurasi data menjadi penting karena kesalahan klasifikasi dapat membuat warga yang membutuhkan justru tersisih.
Aktivitas Yudha tidak hanya berlangsung di ruang rapat DPRD. Sejumlah kegiatannya bersentuhan langsung dengan kelompok masyarakat rentan. Pada Ramadan 2025, misalnya, ia mengunjungi sejumlah warga miskin, lansia dhuafa, pemulung dan pengemudi becak di berbagai wilayah Garut.
Ia juga terlibat dalam kegiatan donor darah. Pada Juni 2026, Yudha hadir dalam agenda donor darah di Gedung DPRD Garut dalam rangkaian peringatan Bulan Bung Karno. Kegiatan itu dijadikannya sebagai momentum untuk mendorong gotong royong dan solidaritas sosial.
Perhatian Yudha menjangkau isu kebudayaan. Dalam kegiatan reses pada 2025, ia menyerap aspirasi sekitar 100 seniman dan budayawan Sunda dari sejumlah kecamatan di Garut. Persoalan yang mengemuka antara lain keberlangsungan seni dan budaya Sunda yang dinilai menghadapi tantangan regenerasi.
Pada Agustus 2026, Yudha kembali turun dalam kegiatan warga. Bersama pemuda RW 09 Kelurahan Jayawaras, ia menggelar jalan sehat dan lomba memungut sampah plastik untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Kegiatan tersebut melibatkan unsur pemerintah dan relawan.
Namun citra Yudha sebagai politisi yang aktif menyuarakan persoalan publik juga membawanya ke wilayah yang lebih sensitif: politik internal DPRD.
Pada 2026, pernyataannya di media sosial mengenai dugaan pemberian “privilege” kepada dua anggota DPRD Garut yang dikaitkan dengan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin memicu persoalan etik. Dua fraksi, Golkar dan PKB, disebut melaporkan persoalan tersebut kepada Badan Kehormatan DPRD Garut.
Kasus itu menambah warna dalam perjalanan politik Yudha. Kritik yang disampaikan di ruang publik dapat menjadi bagian dari fungsi kontrol politik, tetapi pada saat yang sama memiliki konsekuensi ketika menyentuh sesama anggota parlemen dan pejabat pemerintahan.
Karier politik Yudha memang tidak hanya dibangun dari kursi legislatif. Pada Pilkada Garut 2024, PDI Perjuangan memberikan surat tugas kepadanya untuk maju sebagai bakal calon wakil bupati. Penugasan tersebut menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan politiknya di Garut.
Pada Pemilu 2024, Yudha kembali masuk dalam daftar calon tetap anggota DPRD Garut dari daerah pemilihan Garut 1. Ia kemudian melanjutkan aktivitasnya sebagai anggota parlemen dengan membawa isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat.
Yudha pernah menyampaikan bahwa memperbaiki Garut tidak harus dilakukan dengan menjadi kepala daerah. Pandangan itu menempatkan politik bukan semata soal perebutan jabatan, melainkan juga tentang ruang untuk mempengaruhi kebijakan.
Jejak Yudha di Garut akhirnya membentuk gambaran seorang politisi yang bergerak di beberapa medan sekaligus: partai, parlemen, kegiatan sosial, kebudayaan, hingga kritik terhadap kebijakan dan praktik politik lokal.
Di tengah dinamika tersebut, isu kesejahteraan warga tetap menjadi salah satu tema yang paling konsisten dibawanya. Namun politik lokal tidak hanya berisi kerja pelayanan. Ada pula perdebatan, kritik dan konsekuensi etik yang harus dihadapi ketika seorang legislator memilih bersuara keras. (Ade CS Kartos)
