Menu ✖

Kabar Terbaru

Berita

Pemprov Jabar Siapkan Surat Edaran Larangan Vape untuk ASN, Ancam Sanksi Disiplin dan Bidik Pencegahan Narkotika

badge-check

Rokok elektronik atau vape. Perbesar

Rokok elektronik atau vape.

ARUSJABAR.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperketat pengawasan kedisiplinan aparatur dengan membidik kebiasaan mengisap rokok elektrik atau vape di lingkungan kerja. Langkah ini diambil bukan sekadar persoalan kesehatan, melainkan mengantisipasi potensi penyalahgunaan perangkat tersebut sebagai sarana peredaran narkotika di kalangan pegawai.

​Pemprov Jabar kini tengah mematangkan aturan khusus berupa surat edaran (SE) yang melarang penggunaan vape bagi seluruh pegawai. Kebijakan ini berlaku tanpa pengecualian, mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga tenaga non-ASN, dengan ancaman sanksi bagi para pelanggarnya.

​Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi, mengatakan penyusunan regulasi tersebut masih dikoordinasikan dengan lintas sektor. Sosialisasi awal bahkan telah digencarkan melalui berbagai media publikasi dan selebaran bertajuk “ASN Jawa Barat Tanpa Vape”.

​”Yang jelas, kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kita pun sebagai ASN pasti melakukan larangan. Sebetulnya rencana surat edaran terkait hal itu sudah diterbitkan,” ujar Dedi, Kamis, 12 November 2026.

​Rujukan Fatwa MUI

​Rencana pelarangan ketat ini turut merespons dinamika regulasi keagamaan dan kesehatan publik, termasuk merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan pada 6 November 2026.

​Dalam fatwa tersebut, MUI secara tegas mengharamkan penggunaan, produksi, hingga perdagangan vape. Keputusan itu didasarkan pada pertimbangan multi-aspek, mulai dari dampak buruk terhadap kesehatan, kerusakan lingkungan, hingga kerentanan perangkat modifikasi uap tersebut sebagai media penyelundupan dan peredaran narkotika terselubung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Namanya Terseret Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Begini Respons Dedi Mulyadi

15 Nov 2026 - 08:51 WIB

Namanya Terseret Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Begini Respons Dedi Mulyadi

Wali Kota Bandung Usut Dugaan Penolakan Ibu Hamil di RS Santo Yusup

14 Nov 2026 - 22:32 WIB

Wali Kota Bandung Usut Dugaan Penolakan Ibu Hamil di RS Santo Yusup

Dituntut Klarifikasi 1×24 Jam Soal Penurunan Foto Gibran, Aliansi Masyarakat Sipil Jabar Siapkan Balasan Hukum ​

13 Nov 2026 - 22:59 WIB

Dituntut Klarifikasi 1×24 Jam Soal Penurunan Foto Gibran, Aliansi Masyarakat Sipil Jabar Siapkan Balasan Hukum ​

Jabar Luncurkan Fitur “Angkut ODGJ”, Akhiri Siklus Lempar Tanggung Jawab Antar-Daerah

13 Nov 2026 - 06:02 WIB

Jabar Luncurkan Fitur “Angkut ODGJ”, Akhiri Siklus Lempar Tanggung Jawab Antar-Daerah

Jawa Barat Kebut Digitalisasi Perlindungan Sosial untuk Tekan Separuh Angka Kemiskinan ​

13 Nov 2026 - 04:33 WIB

Jawa Barat Kebut Digitalisasi Perlindungan Sosial untuk Tekan Separuh Angka Kemiskinan ​
Trending di Berita