ARUSJABAR.COM — Fraksi Partai Golkar DPR menjawab gelombang petisi publik yang menuntut keterbukaan serta verifikasi ijazah seluruh anggota dewan. Partai berlambang beringin itu mengeklaim seluruh dokumen pendidikan para legislator telah melewati saringan administratif Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak tahapan pencalonan.
Pelaksana Tugas Ketua Fraksi Golkar DPR, Daniel Mutaqien Syafiuddin, menilai munculnya desakan masyarakat sebagai bentuk kontrol publik yang wajar dalam demokrasi. Namun, ia menegaskan riwayat pendidikan bukan dokumen rahasia karena sudah disetorkan setiap bakal calon sebelum ditetapkan duduk di Senayan.
“Data-data mengenai calon legislatif sebelum ditetapkan menjadi anggota dewan sudah diserahkan dan tercatat lengkap di KPU, sehingga masyarakat dapat menelusurinya sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Daniel dalam keterangannya, Rabu, 18 November 2026.
Desakan audit dan transparansi ijazah wakil rakyat belakangan ramai disuarakan lewat petisi daring. Publik menuntut pembuktian keabsahan latar belakang akademik pejabat negara guna menutup celah manipulasi dokumen maupun penggunaan gelar bermasalah di parlemen.
Merespons tekanan tersebut, Daniel mengacu pada aturan main kepemiluan. Syarat pendidikan calon anggota legislatif dikunci dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.
Beleid itu mematok syarat pendidikan paling rendah bagi calon anggota DPR adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau pendidikan lain yang sederajat.




















