ARUSJABAR.COM — Simpul Aktivis Angkatan 1998 atau Siaga 98 meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tidak memimpin langsung Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap pendahulunya, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Koordinator Siaga 98 Hasanuddin menilai jabatan Kapolri merupakan simbol marwah Kepolisian Republik Indonesia sehingga harus dijauhkan dari potensi konflik kepentingan maupun persoalan etik baru.
Sebagai jalan tengah, Hasanuddin mendorong Listyo Sigit mempertimbangkan pengunduran diri dari dinas Polri sebelum sidang etik digelar. Langkah tersebut dinilai lebih terhormat secara moral dan institusional, selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak menghapus proses hukum yang berjalan.
Menurut Hasanuddin, menjaga marwah institusi menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus yang menyangkut mantan pucuk pimpinan Polri. Suyudi dinilai lebih tepat memposisikan diri sebagai penjaga kehormatan lembaga ketimbang duduk langsung sebagai pimpinan sidang atas pendahulunya.
“Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dapat mendelegasikan tugas tersebut kepada perwira tinggi (Pati) Polri lainnya yang memenuhi ketentuan dan memiliki integritas,” kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 19 November 2026.
Pendelegasian wewenang ini, tambah dia, dianggap membuat pemeriksaan etik tetap berjalan tanpa menggerus kewibawaan jabatan Kapolri.
Sikap tersebut merujuk pada terbitnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Aturan baru itu memberi kelonggaran komposisi keanggotaan Majelis KKEP, termasuk peluang keterlibatan anggota majelis berpangkat lebih rendah dibandingkan terduga pelanggar.




















