Dedi menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memperketat prioritas belanja. Postar anggaran dipastikan fokus pada kewajiban dasar dan mengikat, seperti gaji ASN dan PPPK, jaminan BPJS Kesehatan warga, hingga operasional pelayanan publik.
Saat ini, Pemprov Jawa Barat mengintensifkan lobi dengan Kementerian Keuangan agar hak bagi hasil pajak dapat cair pada triwulan akhir 2026. Kepastian transfer dana dari pusat pada periode Oktober hingga Desember mendatang akan menjadi kartu penentu: apakah Jawa Barat terpaksa berutang ke PT SMI, atau mampu bertahan dengan kas sendiri. ***
