Alih-alih berbanding lurus dengan kualitas dan ketepatan waktu, pengerjaan di lapangan justru bermasalah. Hingga tenggat kontrak berakhir, proyek mengalami kekurangan bobot pekerjaan yang signifikan dan tidak rampung sesuai spesifikasi.
Di titik krusial inilah peran B.K. selaku PPK disorot penyidik. Kendati progres fisik di lapangan bolong, ia tetap menandatangani persetujuan pencairan pembayaran hingga 100 persen. Kebijakan tersebut membuat negara menanggung selisih pembayaran atas pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan.
“Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tanggal 26 Mei 2026, ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 25.982.542.357,20,” kata Nur merinci angka kebocoran anggaran.
B.K. tidak sendirian dalam pusaran perkara ini. Kejaksaan juga telah menetapkan Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta berinisial D.W.R. sebagai tersangka dari pihak rekanan. Keduanya diduga bersekongkol dalam proses pencairan anggaran yang menabrak aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Untuk menjerat keduanya, penyidik menerapkan konstruksi pasal berlapis. B.K. dan D.W.R. disangkakan melanggar Pasal 603 subsidiair Pasal 604 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Jerat pidana tersebut turut digabungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna mengejar pemulihan aset lewat uang pengganti.
Hingga tulisan ini diturunkan, manajemen PT Arkindo maupun pimpinan Rektorat UPI Bandung belum merespons permintaan konfirmasi terkait penahanan B.K. dan kelanjutan proyek gedung konvensi tersebut. Penyidik Kejati Jabar kini terus menelusuri aliran dana Rp25,9 miliar tersebut untuk memetakan kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati bancakan proyek kampus itu. ***





















