Pengawasan di lapangan turut diperketat. Dinas Perhubungan Jawa Barat menyiagakan personel untuk mengawasi kawasan Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg. Petugas dikerahkan agar truk tambang tidak menerobos pembatasan yang telah ditetapkan pemerintah.
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dhani Gumelar, mengatakan pengawasan dilakukan sepanjang waktu.
“Dishub menyiagakan petugas piket selama 24 jam penuh untuk mengawasi aktivitas angkutan tambang,” kata Dhani, Senin, 14 September 2026.
Menurut Dhani, pengusaha tambang juga memiliki kewajiban untuk mengikuti kebijakan pemerintah daerah. Ia merujuk pada Surat Edaran Gubernur Nomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025 tentang penghentian sementara seluruh aktivitas pertambangan di Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg.
Moratorium tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menata kembali aktivitas pertambangan di Bogor Barat. Pemerintah ingin penataan tidak hanya menyentuh persoalan lalu lintas kendaraan berat, tetapi juga tata kelola kegiatan pertambangan secara terpadu.
Di sisi lain, perbaikan jalan menjadi pekerjaan besar karena kerusakan tidak dapat dipulihkan hanya melalui pengawasan kendaraan. Pemerintah perlu memastikan ruas yang menjadi jalur distribusi tersebut memiliki konstruksi yang mampu menopang beban lalu lintas sesuai ketentuan.
