ARUSJABAR.COM — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan kritik tajam terhadap kondisi pers nasional yang dinilainya terjebak dalam dilematika dan ketidakadilan struktural. Di tengah kewajiban menjunjung tinggi etika dan kode etik profesi, eksistensi media justru terancam oleh persoalan paling mendasar: kelangsungan operasional dan biaya produksi.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi—yang akrab disapa KDM—saat menghadiri malam Anugerah Dewan Pers 2026 di Hall Dewan Pers, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Acara ini mengusung tema “Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Berkualitas dan Berkelanjutan Media”.
Menurut KDM, ancaman terbesar bagi industri pers hari ini bukan lagi intervensi kekuasaan atau tekanan eksternal, melainkan dapur redaksi yang terancam padam akibat krisis finansial.
”Dalam pandangan saya, insan pers hari ini bukan takut terhadap siapapun, bukan takut terhadap apapun, yang ditakutkan adalah berhentinya produksi dan tidak adanya biaya produksi,” ujar KDM di hadapan para insan pers dan tokoh Dewan Pers.
Ketimpangan Ekonomi dan Dominasi Media Sosial
KDM menyoroti kontras tajam antara kerja jurnalis profesional yang dibatasi undang-undang dan kode etik dengan bebasnya lalu lintas informasi di media sosial. Ia menilai, kebebasan berekspresi di platform digital kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak nir-etika yang memicu pembunuhan karakter dan stigma negatif terhadap individu.
Ironisnya, ketidakadilan ekonomi turut memperkeruh situasi ini. Insan pers resmi yang berupaya menjaga peradaban justru tergerus pendapatannya. Sebaliknya, akun-akun media sosial nir-etika meraup keuntungan komersial tanpa akuntabilitas hukum.
