ARUSJABAR.COM — Proses pengisian posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menghadapi ujian kredibilitas. Mantan birokrat sekaligus pengamat kebijakan publik, Wahyudijaya, mengingatkan Bupati Garut agar tegas memisahkan kapasitasnya sebagai politikus dan kepala pemerintahan demi menjaga independensi birokrasi.
Penentuan figur pejabat definitif, menurut Wahyudijaya, wajib mengacu pada ketentuan normatif dan indikator terukur yang telah dirumuskan komite terkait. Ia mendesak agar sinkronisasi antara komite talenta dan komite suksesi berjalan objektif tanpa mengorbankan kepentingan publik.
“Kalau berbicara tentang persoalan ini, konsepnya lebih kepada negarawan. Bupati harus bisa menempatkan diri sebagai kepala pemerintahan yang mengedepankan kepentingan Garut,” ujar Wahyudijaya di Garut, Jumat, 30 Oktober 2026.
Sorotan ini mencuat di tengah dinamika politik lokal yang kian menghangat. Dalam proses seleksi tersebut, dikabarkan terdapat dua figur yang disebut-sebut memiliki rekam jejak kontribusi politik signifikan dalam pemenangan bupati petahana. Kondisi ini dinilai berpotensi menarik gerbong kepentingan kelompok tertentu ke dalam ruang birokrasi.
Wahyudijaya mewanti-wanti agar kepala daerah tidak terjebak dalam intervensi politik yang dapat merusak meritokrasi. Ia menegaskan, integritas kepemimpinan diuji dari kemampuan mengambil keputusan secara mandiri dengan meletakkan kemaslahatan masyarakat Garut sebagai panglima.
“Kalau Bupati ingin menunjukkan independensinya, jangan sampai terjebak dalam persoalan intervensi. Yang harus dilihat adalah bagaimana kepentingan Garut tetap menjadi pertimbangan utama,” tegasnya.
