ARUSJABAR.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan fitur digital “Angkut ODGJ” melalui aplikasi Sapawarga. Inovasi ini dirancang untuk memutus rantai birokrasi berbelit dan aksi lempar tanggung jawab penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa antar-wilayah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, penanganan ODGJ di wilayahnya kini wajib terintegrasi secara transparan. Langkah ini menutup celah bagi pasien yang selama ini kerap diputar-putar tanpa kepastian layanan medis.
“Selama ini rantai pengiriman ODGJ itu diputar dari satu daerah ke daerah lain tanpa kepastian, mulai dari Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang, hingga kembali lagi ke Cirebon. Ini perkara klasik yang harus segera dituntaskan,” ujar Dedi di Bandung, Jumat (13/11/2026).
Melalui fitur yang juga dapat diakses lewat laman angkutodgj.jabarprov.go.id, seluruh proses—mulai dari penjemputan, pengangkutan, hingga pengiriman ke rumah sakit rujukan—kini dipantau secara digital dan real-time.
Pantauan Real-Time dan Integrasi Lintas Sektor
Pemprov Jabar mengonsolidasikan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa, serta pemerintah kabupaten/kota dalam satu ekosistem digital. Integrasi ini memastikan data pasien masuk secara transparan sehingga seluruh instansi terkait dapat langsung memantau status penanganan. Sistem pencegahan berlapis ini sekaligus menekan risiko pasien mangkrak di jalan atau ditolak fasilitas kesehatan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, memaparkan mekanisme teknis pelaporan bagi masyarakat. Warga yang menemukan kasus ODGJ di lapangan wajib menyertakan Nomor Induk Kependudukan dan nomor ponsel saat melapor lewat aplikasi Sapawarga.
