ARUSJABAR.COM — Langkah dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung berinisial B.K. terhenti di balik jeruji besi Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi menahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) itu setelah diperiksa secara maraton selama enam jam, Jumat, 13 November 2026.
Penahanan tersebut merupakan babak baru dalam pengusutan dugaan rasuah proyek gedung konvensi tahun anggaran 2024 yang menggerogoti keuangan negara hingga Rp25,9 miliar. B.K. diduga memuluskan pencairan dana penuh meski fisik bangunan di lingkungan kampus negeri itu jauh dari kata tuntas.
“Setelah menjalani pemeriksaan, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka B.K. di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 13 November 2026 sampai dengan 2 Desember 2026,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 13 November 2026.
Menurut Nur, surat perintah penahanan bernomor PRINT-4533/M.2/Fd.2/11/2026 itu diterbitkan demi mempercepat pemberkasan dan mencegah potensi hambatan penyidikan. Sebelum digelandang ke tahanan, status tersangka telah disematkan kepada B.K. setelah penyidik mengantongi kecukupan alat bukti.
Skandal ini berawal dari proyek ambisius pembangunan fasilitas konvensi dan pameran CWP-03 di UPI Bandung. Sumber pendanaannya berasal dari Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lewat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024.
Tender proyek konstruksi tersebut dimenangkan oleh PT Arkindo dengan nilai kontrak awal Rp47,16 miliar—tepatnya Rp47.165.742.000. Namun, di tengah pengerjaan, nilai kontrak itu melambung menjadi Rp 52,48 miliar atau Rp52.484.000.000 setelah muncul addendum pekerjaan tambah kurang.
